Oleh : Ilma Kurnia Pangestuti
Ditengah gempuran PHK yang masih terus menghantui hingga saat ini semakin menambah jumlah pengangguran. Bahkan gelar sarjana yang digadang-gadang mampu mendongkrak nasib, kini faktanya tidak demikian. Banyaknya lulusan dari universitas justru terjebak dalam pusaran arus pengangguran dan sulitnya mendapat lapangan pekerjaan. Dari hasil pendataan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan bahwa jumlah pengangguran berstatus sarjana terus bertambah dari waktu ke waktu, yakni sebesar 842.378 pada tahun 2024. Meskipun data menunjukkan tren penurunan, tetap saja angka tersebut tergolong tinggi. Gelar sarjana tidak lagi menjadi jaminan untuk selalu mendapatkan pekerjaan yang sesuai. C(nbcindonesia.com, 1/5/2025). Laporan International Monetary Fund (IMF) menyebutkan Indonesia tergolong dalam negara dengan tingkat pengangguran tertinggi diantara enam negara lainnya di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2024 (kompas.com, 30/4/2025).
Bisa dibilang masalah pengangguran yang terus memburuk ini salah satu dampak dari kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Bayaknya pengangguran bisa diakibatkan dari kurangnya lapangan pekerjaan atau bahkan besarnya angka PHK yang dilakukan dari sebuah perusahaan. Pemutusan hubungan kerja alias PHK bukan kali ini saja terjadi. Jauh sebelum ini puluhan bahkan ribuan karyawan terimbas kebijakan tersebut. Sebut saja perusahaan tekstil terbesar se-Asia Tenggara tak mampu bertahan dan harus gulung tikar. Dampaknya adalah seluruh karyawan harus dirumahkan. Belum lagi ketika dampak pandemi yang mengakibatkan banyak perusahaan bangkrut dan akhirnya banyak karyawan yang di-PHK.
Fakta tersebut menciptakan kehidupan yang terus menekan rakyat. Beban kehidupan yang terus membengkak diperparah dengan menyempitnya kesempatan kerja. Dalih efisiensi disebut-sebut sebagai alasan pemutusan hubungan kerja. Padahal faktanya, perusahaan pun sudah tidak mampu lagi bergerak secara operasional. Tidak hanya itu, tuntutan kualifikasi yang semakin kompleks pun menjadikan kesempatan kerja semakin sedikit. Betapa buruknya tatanan kehidupan dalam pola kebijakan kapitalis ini. Seolah-olah pro rakyat, namun faktanya justru menyulitkan. Maka tak heran jika kemudian muncul tindak kriminalitas yang tinggi karena smua berpikir bahwa dengan jalan melakukan hal tersebut maka uang bisa didapatkan dengan cepat. Misalnya saja mencuri barang berharga, menjambret, begal, bahkan sampai membunuh korban.
Melihat kondisi yang terjadi di atas memang menyedihkan. Semua itu akibat dari penerapan sistem kapitalis sekuler di negeri in. Kesenjangan begitu tampak, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin terpuruk. Itulah gambaran nyata masyarakat sekarang tidak adanya campur tangan asli dari pemerintah untuk mengayomi dan mengurusi urusan umat. Padahal jika kita lihat lebih dalam lagi, kekayaan negeri ini begitu luar biasa. Allah berikan sumber daya alam yang banyak. Dari hasil alam yang kita miliki ini sebenarnya bisa menjadi modal yang besar bagi negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Misal saja dari hasil bumi tanaman bisa memerlukan karyawan yang cukup besar karena bisa diolah dalam beberapa produk. Seperti buahnya, daunnya, kayunya, akarnya. belum lagi hasil alam lainnya.
Akan tetapi masalahnya adalah peran ini diambil oleh individu atau perusahaan baik dalam ataupun luar negeri yang memiliki modal tinggi. Inilah konsep yang diajarkan oleh kapitalis, dimana beranggapan bahwa modalnya sedikit tapi bisa berpenghasilan banyak..
Hal ini berbeda dengan Islam yang mengajarkan kepada manusia bahwa negara termasuk pemerintah bertanggung jawab penuh atas kehidupan masyarakat. Baik dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan, dan keamanannya harus benar-benar dipastikan terpenuhi seluruhnya tanpa terkecuali. Sehingga salah satu komponen yang harus ada adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang luas untuk mendukung para pencari kerja memenuhi kewajiban mencari nafkah keluarga. Sangat berdosa pemerintah jika tidak mampu menyediakannya karena mereka menyadari bahwa setiap perilaku perbuatan termasuk kebijakan yang dikeluarkan akan dipertanggungjawabkan kelak.
Dengan gambaran di atas, maka masyarakat tentunya akan hidup layaknya sejahtera. Karena kuncinya adalah diperhatikan, diayomi, serta dilindungi. Tak akan ada lagi tindak kriminalitas yang terjadi karena masyarakat sudah sejahtera dan hidup damai dengan terpenuhinya segala kebutuhan. Dan semua ini bisa terwujud jika negara menerapkan sistem Islam segala kebijakan dan aturan yang dikeluarkan berlandaskan hukum syara’ dari Allah. Sehingga akan terciptalah kehidupan yang sejahtera karena Islam rahmatan lilalamin.
Wallahualam bissawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar